IMF Capai Kesepakatan Pendanaan $345 Juta dengan Sri Lanka
Dana Moneter Internasional (IMF) dan Sri Lanka telah menyetujui kesepakatan tingkat staf (staff-level agreement). Ini merupakan tinjauan ketujuh atas program reformasi negara tersebut. Kesepakatan ini membuka jalan bagi kucuran dana tambahan sebesar $345 juta. Namun, dana baru bisa cair setelah disetujui Dewan Eksekutif IMF.
Sri Lanka saat ini terus mengupayakan pemulihan ekonomi. Sebelumnya, krisis keuangan hebat sempat membuat negara ini gagal bayar (default). Krisis tersebut juga memicu kelangkaan valuta asing yang parah. Tinjauan terbaru ini adalah bagian dari program Extended Fund Facility berdurasi empat tahun. Program ini dirancang untuk mendukung reformasi ekonomi dan memperkuat keuangan negara. Selain itu, program ini bertujuan membangun kembali posisi eksternal Sri Lanka.
Pendanaan $345 Juta Menunggu Persetujuan Dewan
Nilai pendanaan ini setara dengan 254 juta Hak Penarikan Khusus (Special Drawing Rights). Setelah disetujui, total dana IMF yang dicairkan untuk Sri Lanka akan mencapai $2,7 miliar dari total program $3 miliar. Keputusan Dewan Eksekutif masih bergantung pada beberapa syarat. Syarat tersebut mencakup anggaran Sri Lanka tahun 2027 dan evaluasi jaminan pendanaan restrukturisasi utang. Support dari mitra multilateral juga menjadi pertimbangan.
Meski menghadapi banyak tantangan, ekonomi Sri Lanka terus tumbuh. Kegiatan ekonomi tumbuh 4,2% pada kuartal kedua tahun 2026. Angka ini menandai pertumbuhan selama 11 kuartal berturut-turut. Inflasi juga tetap terjaga di angka satu digit, yaitu 8% pada September. Sementara itu, cadangan devisa resmi pulih menjadi $6,9 miliar pada akhir Agustus.
IMF Peringatkan Risiko Eksternal yang Masih Mengintai
IMF mengingatkan bahwa risiko penurunan ekonomi (downside risks) masih tinggi. Penyebab utamanya adalah konflik di Timur Tengah yang masih berlangsung. Konflik ini berpotensi berdampak pada harga energi dan kondisi pendanaan eksternal.
IMF mendesak pemerintah Sri Lanka untuk menjaga harga energi sesuai biaya riil (cost-reflective). Di saat yang sama, pemerintah harus melindungi kelompok rentan melalui bantuan tunai tepat sasaran. IMF juga menekankan pentingnya fleksibilitas nilai tukar. Hal ini penting untuk menyerap kejutan eksternal dan membangun kembali cadangan devisa.
Selain itu, Sri Lanka perlu melanjutkan reformasi struktural yang lebih luas. Hal ini mencakup peningkatan penerimaan negara dan pengelolaan investasi publik. Regulasi bisnis serta ketenagakerjaan juga perlu dimodernisasi. Terakhir, akses pendanaan dan infrastruktur digital harus terus ditingkatkan.
